Politik Informalitas-Perkotaan: Kasus Palestina

http://www.lutfiprayogi.co.cc

Politik Informalitas-Perkotaan: Kasus Palestina

Tanggapan pertemuan kelas Arsitektur, Kota, dan Kuasa ke-6

Lutfi Prayogi 0706269230

Kehidupan perkotaan, baik formal maupun informal, tidak pernah lepas dari permainan kepentingan politik penguasa. Pada kasus Palestina yang diceritakan di film Journey to the Occupied Land digambarkan bagaimana dua bentuk informalitas-perkotaan yang berbeda diberi perlakuan yang berbeda, dengan berlandaskan isu suku, ras, dan agama, untuk memenuhi tujuan politik penguasa. Dalam hal ini penguasa adalah negara Israel, dengan salah satu tujuan negara tersebut adalah “menjadi negara Yahudi yang dapat melindungi bangsa Yahudi dari segala penindasan dan penderitaan”[i]

Bentuk informalitas-perkotaan yang pertama adalah pemukiman Israel di tanah pendudukan (Tepi Barat dan Jalur Gaza). Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pemukiman tersebut sebagai ilegal,[ii]. Namun demikian, Israel tetap melakukan beberapa kebijakan pembangunan pemukiman dalam rangka memenuhi tujuannya:

  • menyatakan secara sepihak bahwa pembangunan pemukiman adalah legal[iii]
  • menciptakan instrumen hukum yang seakan-akan melindungi kepemilikan warga Palestina di tanah pendudukan
  • menggunakan alasan ‘penjagaan keamanan pemukiman Israel yang telah ada’ dalam membangun pemukiman
  • membangun fasilitas-fasilitas yang komunitas internasional akan mengecam penghancurannya (fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dsb)
  • membangun kota seperti kota asal imigran (kota-kota di Eropa, AS, dsb) untuk meningkatkan rasa kepemilikan pemukim baru
  • mendukung pembuatan paguyuban-paguyuban penghuni pemukiman
  • memberikan jaminan finansial kepada pengembang perumahan
  • memberikan kemudahan finansial kepada calon pembeli perumahan

Dengan mengacuhkan status ilegal atas tanah yang dikembangkan, Israel terus membangun pemukiman yang juga didukung dengan persiapan di faktor-faktor lain seperti ekonomi, hankam, sosial, dll.

Bentuk informalitas-perkotaan yang kedua adalah desa-desa dan pemukiman tradisional warga Arab-Palestina, yang juga berada di tanah pendudukan. Warga Palestina kebanyakan tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan yang resmi, dan klaim akan kepemilikannya hanya berdasarkan pengakuan lisan akan warisan dan wilayah pengembalaan hewan ternaknya. Berkaitan dengan pemukiman tradisional ini, Israel melakukan beberapa kebijakan:

  • penyulitan pengurusan status hukum lahan di pengadilan
  • memagari dan membatasi secara sepihak lahan
  • meminimalisasi dan mengisolasi akses ke lahan
  • ‘pengepungan’ lahan oleh pemukiman baru Israel
  • mengosongkan dan memindahtangankan bangunan dan lahan secara sepihak kepada pemerintah dengan alasan ‘penjagaan keamanan pemukiman Israel di sekitarnya’. Ketika pemerintah menyatakan bahwa peruntukan lahan tersebut sebagai ‘penjagaan keamanan’ sudah tidak diperlukan lagi, maka lahan dan bangunan tersebut akan dipindahtangankan kepada pengembang dan pemukim imigran Yahudi-Israel

Pemukiman-pemukiman tradisional Arab-Palestina (dengan kehidupan yang ada didalamnya) sulit untuk berkembang, bahkan untuk bertahan.

Dapat disimpulkan, definisi dan tindakan terhadap informalitas-perkotaan bisa bersifat bias, bergantung pada tujuan politik penguasa. Dalam kasus Tepi Barat, Israel terus mengembangkan pemukiman informal Israel  di wilayah pendudukan yang berada di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina (ONP). Sebaliknya, pemukiman tradisional warga Arab-Palestina yang berada di wilayah tersebut terus diperlakukan tidak adil. Makna informal, ilegal, dan kedaulatan menjadi sangat abstrak, seabstrak makna solusi dua negara berdaulat (Palestina dan Israel) yang diinginkan Israel sendiri.[iv] Namun hal ini menjadi dapat dipahami, mengingat bahwa tujuan negara Israel adalah “menjadi negara Yahudi yang dapat melindungi bangsa Yahudi dari segala penindasan dan penderitaan”.

Sumber:

Roy, Ananya dan Nezar Al Sayyad. Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America, and South Asia. Lanham: Lexington Books, 2004

Hermawati. Sejarah Agama & Bangsa Yahudi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Newman, David. Civilian and military presence as strategies of territorial control: The Arab-Israel conflict. Political Geography Quarterly. Vol. 8, Issue 3. 1989, Hal. 215-227

Israel Ministry of Foreign Affair. “Guide to the Peace Process”. http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process.htm (03 November 2010)

phew, this topic is the hardest one until now.

I should create an essay which is academic and neutral enough, but also express my stand to support the Palestinian struggle for independence. so I used the way the creator of “Journey to the Occupied Land” used, gives academic explanation of how injustice happens on the land.

alhamdulillah, I can finish it. and I think it’s not realy bad, it has most citation compared to the other essays.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: